Upaya Pemerintah dalam Mengatasi
Masalah Kemiskinan
Secara umum kemiskinan lazim didifinisikan sebagai kondisi
dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju
kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat
pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis,
gender dan kondisi lingkungan.
Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang
menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan
anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas
ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan
perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani
kehidupan secara bermartabat.
Masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensi.
Faktor-faktor utama penyebab kemiskinan antara lain adalah: (1) Rendahnya
kemampuan dasar rumah tangga (keluarga), antara lain adanya ketidakcukupan
pangan, taraf pendidikan dan derajat kesehatan yang kurang memadai, serta sikap
hidup yang tidak produktif; (2) Lemahnya struktur kegiatan ekonomi yang
mendukung, antara lain tidak tersedianya lapangan kerja, ketidakmampuan
masyarakat meningkatkan produksi dan pendapatan, tidak tersedianya informasi
pasar, adanya biaya tinggi, dan adanya persaingan usaha; (3) Terbatasnya daya
dukung wilayah, antara lain rendahnya daya dukung sumber daya alam
(ketersediaan air, lahan tidak subur, iklim kering), dan terbatasnya
ketersediaan prasarana dan sarana
sosial-ekonomi; (4) Terbatasnya kelembagaan yang mendukung, antara lain
lemahnya organisasi sosial-ekonomi masyarakat, organisasi pelayanan umum yang
tidak berpihak kepada masyarakat miskin, dan peraturan yang menghambat.
Terjadinya kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan faktor
eksternal di luar kemampuan masyarakat yang menyebabkan kerentanan,
keterpurukan, dan ketidakberdayaan antara lain adalah dukungan sistem politik
pemerintahan, perubahan siklus bisnis, musim dan bencana alam, konflik
sosial-ekonomi dan politik, dan dampak dari suatu kebijakan pemerintah itu
sendiri.
Tantangan utama yang perlu dihadapi dalam jangka pendek
dalam penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana menstrukturkan intervensi
pemerintah dan penentuan kegiatan/program yang diperlukan untuk dapat
mengurangi jumlah penduduk miskin dengan memperhatikan kondisi internal dan
eksternal yang mempengaruhinya, kemampuan pemerintah dan masyarakat, dan
dukungan politik yang memadai.
Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut
diantaranya:
- Memperbaiki program perlindungan sosial;
- Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
- Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
- Menciptakan pembangunan yang inklusif.
- Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial
Prinsip
pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem
perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem
perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat
menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit,
kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana
alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan
mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak
sampai jatuh miskin.
Penerapan
strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang
rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah
tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena
terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur
demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap
generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.
Tingginya
tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau
keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya
kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial
untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka
yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.
Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar
Prinsip
kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok
masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan
pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan
membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat
miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong
peningkatan investasi modal manusia (human capital).
Salah
satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah
peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam
jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar
dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk
miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan
kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga
miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar
kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.
Selain
pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap
pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan
produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan
memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar
dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi
yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan
meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.
Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin
Prinsip
ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin
menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan
penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting
untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek
pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar
penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali
ke dalam kemiskinan.
Pentingnya
pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh
ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal
ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua
kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial,
dan ekonomi tidak berdaya, tidsk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut
secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami
marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.
Konsep
pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui
mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa
penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan
kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya.
Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat
seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di
masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai
korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan
pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan
pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi
penanggulangan kemiskinan.
Strategi 4: Pembangunan Inklusif
Prinsip
keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang
diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi
manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh
pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan
hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis.
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung
pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan
kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier
effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup,
dan pengurangan angka kemiskinan.
Untuk
mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang
kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting
untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan
kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan
kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan
kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus
menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang
berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan
pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana
penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian
perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah
besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.
Pembangunan
yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di
Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan
komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan
membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal
menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.
Strategi
5 : Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan
terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi
masyarakat/keluarga miskin.
SUMBER
:
pembangunan-ekonomia5-versi-cetak__20090202215531__1765__2
http://tnp2k.go.id/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=307&Itemid=50
http://marx83.wordpress.com/2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/
http://www.anneahira.com/masalah-kemiskinan.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar